KabarPojokIndonesia.com -- MALANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si, mewakili Bupati Malang menerima kunjungan kerja Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Agrinas Pangan Nusantara dalam rangka meninjau percepatan pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bertempat di Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Minggu (15/02/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembentukan dan operasional KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa berbasis koperasi yang terintegrasi secara nasional.
Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Trenggono, S.I.P., M.A.P., dalam sambutannya menegaskan bahwa koperasi yang telah terbentuk akan dikelola oleh kepengurusan desa dan masyarakat setempat, dengan pendampingan berkelanjutan melalui bimbingan teknis (Bimtek).
“Nanti akan ada Bimtek secara terus-menerus. Koperasi ini akan kita dukung, termasuk sarana operasional seperti satu truk dan satu mobil pick up 4x4 untuk mendukung distribusi hasil bumi desa ke distribution center,” tegasnya.
Menurutnya, truk tersebut akan difungsikan untuk mengangkut hasil pertanian dan komoditas unggulan desa, seperti tembakau dan beras, yang nantinya dijual melalui koperasi. Selanjutnya, koperasi akan terhubung dengan sistem digital terintegrasi secara nasional.
“Kita siapkan sistem online. Hasil bumi desa akan masuk ke distribution center atau grocery KDKMP, yang di atasnya ada Torasera. Ini nama langsung dari Bapak Presiden. Dari sana akan didistribusikan ke seluruh wilayah yang membutuhkan dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Ia menekankan, kehadiran KDKMP bertujuan memangkas rantai distribusi dan menghilangkan praktik tengkulak. Selain itu, berbagai barang subsidi seperti pupuk, bibit, hingga BBM subsidi ke depan akan disalurkan secara tepat sasaran melalui koperasi.
“Nggak ada lagi mobil mewah pakai BBM subsidi. Semua akan diatur agar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Trenggono juga menegaskan bahwa aset koperasi—baik tanah, bangunan, maupun isinya—harus berdiri di atas lahan milik negara atau aset desa. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 yang mengamanatkan pemerintah daerah hingga desa untuk menyiapkan lahan negara, termasuk tanah kas desa (TKD).
“Tidak boleh pinjam lahan pribadi, kecuali dihibahkan ke desa. Karena nanti semuanya menjadi milik desa untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap seluruh kepala desa dan perangkat daerah mendukung penuh program ini agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Sistem koperasi ini, lanjutnya, akan mengembalikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, dengan persentase prioritas lebih besar bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan data resmi BPS.
“Ini momentum penting. Belum pernah ada model seperti ini. Mari kita dukung bersama, jangan dengar omongan yang menghambat,” pesannya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si, saat diwawancarai media Kabar Pojok Indonesia menyampaikan bahwa secara umum kesiapan lahan di Kabupaten Malang relatif tidak menjadi kendala.
“Tadi memang ada beberapa daerah yang terkendala lahan. Tapi untuk Kabupaten Malang relatif lancar. Bahkan ada aset gedung milik Pemkab yang tidak terpakai bisa kita serahkan untuk mendukung KDKMP,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bagi kelurahan atau desa yang tidak memiliki aset, pemerintah daerah siap memfasilitasi penggunaan aset milik kabupaten demi memastikan gerai koperasi tetap berdiri.
“Pokoknya harus berdiri. Jangan sampai nanti sudah berjalan, ada yang merasa tidak dibangun. Dari awal harus kita dukung bersama,” tegasnya.
Sekda juga menaruh harapan besar agar KDKMP mampu menggerakkan ekonomi desa, tidak hanya sebagai distributor barang subsidi, tetapi juga sebagai etalase produk UMKM lokal.
“Harapan kami ekonomi desa bisa bergulir. Produk UMKM wilayah sekitar harus bisa dijual di sini. Produk lokal Kabupaten Malang harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Kabupaten Malang menargetkan persiapan sekitar 180 titik KDKMP yang direncanakan berdiri dan dipersiapkan secara serentak pada Maret 2026. Peluncuran nasional dijadwalkan dilakukan di satu titik oleh Presiden RI dan diikuti secara daring oleh seluruh daerah.
“Target awal Maret 2026 sudah siap. Launching di satu titik oleh Bapak Presiden, dan semuanya akan terhubung secara online. Ini langkah besar untuk ekonomi desa,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi tonggak baru penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa di Kabupaten Malang.
Reporter : Matnadir
Editor : Redaksi
