KabarPojokIndonesia.com -- MALANG – Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang disebut masih cukup tinggi. Menyikapi hal tersebut, sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Malang menyatakan kesiapan untuk turut ambil bagian dalam menampung dan memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak yang belum terakomodasi di sekolah negeri.
Hal itu disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kabupaten Malang, Manan Supriadi, M.Pd., saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp oleh media Kabar Pojok Indonesia, Sabtu (14/02/2026) pagi.
Menurut Manan, keberadaan sekolah swasta di Kabupaten Malang sangat banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah. Kondisi ini menjadi bukti bahwa kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tergolong sangat tinggi.
“Sekolah swasta di Kabupaten Malang jumlahnya sangat cukup banyak. Ini membuktikan bahwa kepedulian masyarakat akan pentingnya pendidikan sangatlah tinggi,” ujarnya.
Manan menjelaskan, secara umum sekolah swasta di Kabupaten Malang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori.
Kelompok pertama adalah sekolah premium atau sekolah unggulan. Sekolah dalam kategori ini, kata dia, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dukungan orang tua sangat besar, bahkan mereka rela membayar biaya pendidikan yang relatif tinggi, sebanding dengan kualitas yang diberikan.
“Prestasi yang diraih juga banyak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hanya saja, kadang belum semuanya terekap dengan baik di dinas pendidikan,” jelasnya.
Kelompok kedua adalah sekolah swasta reguler atau umum. Sekolah ini menjalankan proses pembelajaran sebagaimana sekolah yang diselenggarakan pemerintah. Meski sebagian besar guru menerima gaji yang tergolong minim, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
“Alhamdulillah barokah, para guru tetap mengabdi dengan baik. Dari sisi prestasi pun tidak kalah, banyak juga yang berprestasi,” tambahnya.
Sementara kelompok ketiga adalah sekolah kecil dengan jumlah siswa yang minim. Justru, menurut Manan, kelompok inilah yang berpotensi besar menjadi solusi dalam mengatasi persoalan ATS di Kabupaten Malang.
“Sekolah-sekolah kecil ini rela turun langsung ke rumah-rumah untuk mencari siswa. Mereka memberikan pembelajaran yang fleksibel, bahkan banyak yang siap menerima siswa secara gratis. Ini potensi besar untuk membantu menekan angka ATS,” tegasnya.
Meski demikian, Manan menilai sekolah swasta, khususnya yang minim siswa, membutuhkan perhatian dan dukungan lebih dari Pemerintah Kabupaten Malang agar dapat terus bertahan dan berkembang.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Malang, khususnya Bupati Malang, yang dinilai telah menunjukkan kepedulian terhadap guru swasta. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah bantuan sosial sebesar Rp500 ribu per bulan serta dana sharing bersama Pemerintah Provinsi melalui program BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Malang yang sudah begitu perhatian kepada guru swasta. Bantuan ini sangat membantu dan menjadi penyemangat bagi kami,” ungkapnya.
Namun demikian, ia berharap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak berdampak pada anggaran yang diperuntukkan bagi guru swasta di daerah.
“Kami mohon dengan adanya efisiensi anggaran, jangan sampai anggaran untuk guru swasta ikut terkena dampak.
Kami berharap anggota dewan bisa tetap mempertahankan anggaran untuk guru swasta. Perhatian ini sangat membantu dan menjadi semangat bagi kami dalam mendidik anak-anak bangsa,” pungkas Manan.
Dengan kesiapan sekolah swasta di berbagai lini, MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang optimistis sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta dapat menjadi langkah konkret dalam menekan angka ATS serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Malang.
Reporter : Matnadir
Editor : Redaksi
