KabarPojokIndonesia.com -- MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur No. 3, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (15/12/2025).
Workshop tersebut dihadiri Anggota DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya) yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAKP) DPR RI periode 2024–2029. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nurcahyo, S.H., M.Hum., serta para kepala desa se-Kabupaten Malang.
Kepala DPMD Kabupaten Malang, Nurcahyo, S.H., M.Hum., saat diwawancarai media Kabar Pojok Indonesia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat sasaran dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai regulasi.
“Pemerintah Kabupaten Malang sangat mengapresiasi kegiatan ini. Melalui workshop ini, aparatur desa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan desa yang benar, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Nurcahyo berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jangkauan yang lebih luas. Ia optimistis, melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Malang akan semakin profesional dan terhindar dari berbagai persoalan hukum maupun administrasi.
“Harapannya ke depan tidak ada lagi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Seluruh desa di Kabupaten Malang mampu mengelola keuangannya secara profesional demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Workshop, Putu Yudi Tenaya, A.K., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempertemukan seluruh aparatur desa agar memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan.
“Workshop ini menjadi ruang bersama bagi aparatur desa untuk memahami dan menerapkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Terlebih saat ini terdapat berbagai regulasi dan program baru dari pemerintah pusat, seperti KDMP dan MBG, yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional dan harus dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.
Menurut Putu, forum ini juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, para peserta diberikan ruang untuk berbagi pengalaman serta praktik baik antar desa dalam pengelolaan dana desa.
“Di sini para kepala desa bisa saling berbagi pengalaman, bertukar success story, dan belajar satu sama lain. Tujuannya agar pengelolaan dana desa semakin berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa workshop ini juga menjadi sarana untuk meng-update regulasi terbaru guna mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden, khususnya dalam memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Program seperti KDMP sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Harapannya, ekonomi desa semakin maju sehingga cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Reporter : M. Abdul R
Editor : Matnadir
