KabarPojokIndonesia.com -- MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur No. 3, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (15/12/2025).
Workshop ini dihadiri Anggota DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya) yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAKP) DPR RI periode 2024–2029. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Nurcahyo, S.H., M.Hum., serta para kepala desa se-Kabupaten Malang.
Dalam paparannya, Ir. Andreas Eddy Susetyo menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Jika koperasi dinilai layak secara rencana bisnis dan dibiayai, maka akuntabilitasnya harus jelas. Jangan sampai koperasi yang meminjam, tetapi yang dijadikan jaminan justru dana desa. Ini perlu payung hukum yang tegas,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini telah ada kurang lebih ribuan koperasi yang menerima penyaluran kredit, namun dalam praktiknya masih terkendala syarat perbankan, terutama terkait pengakuan aset seperti tanah matang atau belum matang. Menurutnya, hal tersebut perlu pembahasan lanjutan dengan pihak perbankan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami menyoroti bukan soal sumber dananya, tetapi akuntabilitasnya. Siapa yang mengambil kredit, siapa yang menjamin, dan bagaimana posisi dana desa harus benar-benar jelas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan desa tidak diseragamkan. Menurutnya, kebutuhan setiap desa berbeda-beda, sehingga tidak semua desa memerlukan skema pembangunan yang sama.
“Jangan sampai satu kebijakan berlaku untuk semua desa. Setiap desa punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Pemerintah desa sudah memiliki peta potensi masing-masing, termasuk BUMDes yang sudah berjalan dan usaha masyarakat yang sudah ada,” jelasnya.
Oleh karena itu, Andreas mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah menghadirkan model atau percontohan desa dan BUMDes yang berhasil sebagai acuan sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Malang Nurcahyo menyambut baik pelaksanaan workshop tersebut sebagai sarana penguatan kapasitas aparatur desa.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan DPR RI sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.
Workshop ini diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan tata kelola keuangan desa di Kabupaten Malang sekaligus memperkuat peran desa sebagai motor penggerak ekonomi inklusif di daerah.
Reporter : M. Abdul R
Editor : Matnadir
