KabarPojokIndonesia.com -- MALANG, – Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngantang, Kabupaten Malang, dinilai masih jauh dari standar pelayanan kesehatan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Ngantang, Dr. dr. Henri Sulistianto, Sp.OG., mengungkapkan secara tegas bahwa rumah sakit tersebut mengalami kekurangan serius di hampir semua aspek, mulai dari sumber daya manusia (SDM), peralatan medis, hingga sarana dan prasarana.
Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan Bupati Malang, HM Sanusi, ke RSUD Ngantang pada Senin (4/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Henri berharap kunjungan kepala daerah dapat menjadi titik awal percepatan pemenuhan kebutuhan dasar rumah sakit.
“Masih amat sangat kekurangan sekali, dari sisi apa pun kami masih kekurangan. Dari sisi SDM, alat, sarana-prasarana, semuanya kurang. Kalau kami ingin menjalankan rumah sakit seperti rumah sakit lain, masih sangat jauh dari mencukupi,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Ngantang dan sekitarnya. Ia menilai, tanpa intervensi cepat dari pemerintah daerah, RSUD Ngantang akan sulit berkembang dan memenuhi standar pelayanan minimal.
“Diharapkan dengan kehadiran Bapak Bupati yang meninjau langsung, beliau bisa mengetahui kondisi riil di lapangan dan kekurangan-kekurangan ini segera dipenuhi agar kami bisa melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Henri menyoroti minimnya fasilitas penunjang layanan persalinan di RSUD Ngantang. Bahkan, ia mengaku tidak dapat menjalankan tugas secara optimal karena ketiadaan alat dasar.
“Saya dokter spesialis kandungan. Dari sisi saya saja dulu, di sini tidak ada alat untuk menolong persalinan. Lalu saya harus bekerja seperti apa?” ungkapnya.
Ia menjelaskan, alat penting seperti fetal monitor untuk merekam detak jantung bayi tidak tersedia. Padahal, alat tersebut menjadi standar wajib dalam proses persalinan normal guna memastikan kondisi ibu dan bayi.
“Alat rekam jantung bayi itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada, kita tidak bisa memastikan kondisi bayi saat persalinan. Di sini alatnya tidak ada,” katanya.
Ironisnya, Henry membandingkan fasilitas RSUD Ngantang dengan puskesmas yang justru dinilai lebih lengkap.
“Kalau saya lihat, di puskesmas malah lebih lengkap dibandingkan di sini. Seharusnya rumah sakit lebih lengkap,” imbuhnya.
Target Kerja Sama BPJS Terhambat
Selain persoalan fasilitas, keterbatasan SDM dan sarana juga menjadi penghambat utama RSUD Ngantang untuk menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, kerja sama tersebut menjadi kunci peningkatan pelayanan dan akses masyarakat.
“Target terdekat kami adalah kredensialing dengan BPJS. Tapi banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, sementara kami masih terkendala tenaga, sarana, dan prasarana,” jelas Henri.
Ia menegaskan, pihaknya menargetkan kerja sama tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat, bahkan jika memungkinkan dalam bulan ini. Namun, realisasi target tersebut masih terhambat keterbatasan anggaran, terutama untuk rekrutmen tenaga medis.
“Sekarang ini mentok karena tidak ada dana untuk rekrutmen SDM. Prosesnya juga berbelit, sementara kami belum punya cukup pasien,” ujarnya.
Henri juga menekankan bahwa hampir seluruh kebutuhan di RSUD Ngantang bersifat mendesak. Bahkan, sejumlah alat seperti ventilator belum dapat digunakan karena kekurangan komponen pendukung.
“Semua itu emergensi. Ada ventilator tapi tidak bisa dipakai karena konektornya kurang. Jadi tidak bisa melayani,” katanya.
Permintaan Tegas: Penuhi Standar Minimal Rumah Sakit
Di akhir pernyataannya, Henri menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk segera memenuhi standar minimal rumah sakit, khususnya untuk RSUD tipe D.
“Kami mohon dengan sangat agar standar minimal rumah sakit segera dipenuhi, baik dari SDM maupun sarana prasarana. Ini RSUD tipe D saja belum terpenuhi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah berulang kali mengajukan kebutuhan tersebut, namun belum terealisasi secara maksimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Akui Kendala Regulasi dan Anggaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, drg. Wiyanto Wijoyo, mengakui bahwa pengembangan RSUD Ngantang menghadapi berbagai kendala, terutama regulasi dan keterbatasan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa larangan pengangkatan tenaga honorer menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan SDM. Oleh karena itu, pihaknya saat ini fokus menyelesaikan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai solusi.
“Kendala utama adalah regulasi ketenagaan, tidak boleh mengangkat honorer. Maka BLUD kita selesaikan dulu,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Wiyanto menyebutkan bahwa setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk RSUD Ngantang, meski belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.
“Setiap tahun minimal Rp3 miliar lebih sudah dialokasikan. Tapi karena efisiensi anggaran, kita harus selektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, prioritas utama saat ini adalah pemenuhan tenaga spesialis guna mempercepat kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Yang utama adalah tenaga spesialis dulu, agar bisa segera kerja sama dengan BPJS. Setelah itu baru bertahap memenuhi kebutuhan alat dan tenaga lainnya,” katanya.
Terkait target, Wiyanto menyebut pemenuhan SDM ideal membutuhkan sekitar 200 tenaga, namun prosesnya akan dilakukan secara bertahap.
“Berjalan saja. Kebutuhan SDM minimal sekitar 200 orang. Tapi kita lakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya.
REPORTER : Tim
EDITOR : Matnadir
