KabarPojokIndonesia.com -- Kabupaten Malang – Dalam rangka meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), telah diselenggarakan kegiatan bertajuk:
"Optimalisasi Pendapatan dari PBB dan BPHTB dalam Rangka Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat", yang dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025, bertempat di Pendopo Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, di antaranya:
H. Abdulloh Satar, S.E., M.M., selaku Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Malang,
Hj. Masfufah, S.Pd., selaku Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Fatur Rohman, S.Pd.I., selaku Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Muchammad Hafidz, selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Malang. Selain itu, hadir pula. Camat Bululawang beserta jajaran, Para Kepala Desa se-Kecamatan Bululawang, Tokoh masyarakat Desa Sukonolo dan sekitarnya, Serta unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya.
Saat ditemui disela-sela kesibukannya. Muchammad Hafidz, selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Malang. menyampaikan, "Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Camat Bululawang yang telah menginisiasi kegiatan ini dan memberikan kesempatan kepada kami dari DPRD Kabupaten Malang, khususnya Komisi IV, untuk turut serta sebagai narasumber.
"Sebagaimana kita ketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu fondasi utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Di dalamnya, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memegang peranan yang sangat strategis. Namun demikian, potensi ini masih belum sepenuhnya tergali secara optimal," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, saya ingin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, termasuk juga dukungan dari masyarakat, dalam menggali potensi pajak daerah secara lebih efektif. Perlu ada kesadaran bersama bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam membayar PBB maupun BPHTB bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama," tegas Bang Hafidz sapaan akrabnya.
Kami di Komisi IV DPRD Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program yang mendorong peningkatan PAD, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemudahan bagi masyarakat. Kami juga terbuka terhadap masukan dan aspirasi dari pemerintah desa maupun masyarakat demi menyempurnakan regulasi maupun kebijakan teknis yang ada," imbuhnya.
Akhir kata, saya berharap kegiatan ini menjadi awal dari langkah konkret bersama dalam mewujudkan tata kelola pajak daerah yang lebih baik, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," tandasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Slamet Efendi, peserta yang juga kepala desa (Kades) Krebet Senggrong Bululawang mengatakan,"Saya kira kegiatan seperti ini juga menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi dan usulan dari bawah, khususnya dari pemerintah desa dan masyarakat.
Apakah usulan-usulan tersebut nantinya ditindaklanjuti atau tidak, tentu akan sangat bergantung pada komitmen bersama dan skala prioritas pembangunan yang ada.
Namun setidaknya, semoga ditindaklanjuti usulan dari kami, untuk menampung, mencermati, dan memperjuangkan setiap aspirasi yang masuk sesuai kewenangan," pungkasnya.
Reporter : Matnadir
Editor : Redaksi
