Pertanyaan itu disampaikan ALAM BAKA melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Senin (10/8/2026).
Dipimpin Nopiyanti selaku Koordinator Lapangan, massa membawa sejumlah tuntutan yang berfokus pada pengawasan anggaran, tata kelola SPPG, serta transparansi pelaksanaan program MBG di Lampung.
ALAM BAKA berpandangan bahwa program berskala nasional dengan anggaran besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang konkret.
Bagi mereka, angka distribusi makanan dan persentase penyerapan anggaran belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan program.
“Apakah anak-anak di Lampung benar-benar menjadi lebih sehat?” menjadi salah satu pertanyaan yang ditekankan Nopiyanti dalam aksi tersebut.
Selain mempertanyakan dampak program, ALAM BAKA meminta BGN membuka akses terhadap proses audit dan pengawasan. Mereka mendesak dilakukan audit investigatif independen terhadap pelaksanaan MBG dan pengelolaan SPPG di Lampung.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah transparansi pembiayaan. ALAM BAKA meminta penjelasan mengenai perhitungan biaya setiap porsi, dana operasional, hingga mekanisme penunjukan pihak yang mengelola program.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi terkait dugaan monopoli, komersialisasi, dan jual beli titik pembangunan SPPG apabila ditemukan bukti atau indikasi pelanggaran hukum.
Menurut ALAM BAKA, sistem pengadaan dan distribusi MBG juga seharusnya membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM dan pelaku usaha kecil di daerah.
Sorotan tersebut tidak hanya diarahkan kepada kondisi di Lampung. ALAM BAKA turut menyinggung persoalan yang muncul di daerah lain, termasuk informasi mengenai aksi mogok kerja di SPPG Malang Pakis Asrikaton yang disebut berkaitan dengan kendala pencairan dana melalui Virtual Account (VA).
Bagi ALAM BAKA, berbagai persoalan tersebut menjadi alasan perlunya evaluasi terhadap manajemen program MBG secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Aliansi tersebut kini menunggu respons BGN atas tuntutan yang telah mereka sampaikan. Mereka mengingatkan bahwa aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar dapat dilakukan apabila tidak ada kejelasan maupun transparansi yang dinilai memadai.(Dalbo)




Tidak ada komentar:
Posting Komentar