KabarPojokIndonesia.com -- MALANG – Pemerintah Kota Malang bersama Yayasan Synergy An Nahl Indonesia meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukoharjo 2, Kecamatan Klojen, pada Jumat (27/03/2026) pagi. Kehadiran SPPG ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
Peresmian tersebut dihadiri oleh Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., serta Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Harjito B., S.STP., M.Si., yang hadir mewakili Kepala BGN. Turut hadir pula perwakilan yayasan, sejumlah kepala dinas terkait, camat, lurah, serta tokoh masyarakat setempat yang antusias menyambut kehadiran fasilitas pelayanan gizi tersebut.
Dalam sambutannya, Dr. Harjito menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program melalui dukungan kebijakan dan anggaran. Ia menyebutkan bahwa Kota Malang memiliki potensi anggaran besar yang harus dijaga agar tetap berputar di daerah.
“Perlu adanya politik anggaran dari pemerintah kota bersama DPRD untuk memastikan sektor ketahanan pangan benar-benar mendapat prioritas. Angka sekitar Rp723 miliar per tahun yang masuk ke Kota Malang harus diproteksi agar tidak keluar dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Malang yang dinilai berhasil menjaga kualitas pelaksanaan program. Dari hasil pemantauan BGN, tidak ada dapur SPPG di Kota Malang yang terkena sanksi penghentian (suspend), berbeda dengan sejumlah wilayah lain.
“Ini menunjukkan bahwa pengawasan, sertifikasi, dan edukasi berjalan dengan baik. Namun kami tetap menekankan bahwa kualitas menu harus dijaga, karena masih ada satu titik yang menjadi perhatian terkait kualitas gizi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Harjito menyampaikan pesan penting dari Kepala BGN agar setiap SPPG wajib melibatkan pelaku UMKM lokal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta membantu pengentasan kemiskinan, khususnya pada kelompok masyarakat.
“Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Mulai dari supplier, tenaga kerja, hingga peningkatan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa hingga saat ini Kota Malang telah memiliki 15 SPPG dan menargetkan total 87 unit secara bertahap.
“Dengan hadirnya SPPG ini, kita berharap dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan. Apalagi ke depan akan ada tambahan sasaran penerima manfaat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Wahyu juga menegaskan komitmen Pemkot Malang untuk menjaga agar perputaran anggaran dari BGN tetap berdampak maksimal di daerah. Ia meminta perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, untuk mengoptimalkan potensi lokal, termasuk sektor pertanian dan UMKM.
“Kita ingin memastikan bahwa dana yang masuk ke Kota Malang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bukan soal persaingan dengan daerah lain, tetapi bagaimana kita mengelola peluang untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi pengelola SPPG Sukoharjo 2 yang telah melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dan relawan. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat pemberdayaan lokal yang diusung dalam program BGN.
Peresmian SPPG Sukoharjo 2 diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem layanan gizi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berdampak luas bagi masyarakat Kota Malang, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Reporter : Matnadir
Editor : Redaksi
