KabarPojokIndonesia.com -- KABUPATEN MALANG – Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESA Bersama) “Karya Mandiri Abadi LKD” Kecamatan Kepanjen menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025, bertempat di Pendopo Kantor Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta unit usaha BUMDESA Bersama yang telah berbadan hukum dengan nomor AHU-00190.AH.01.35.Tahun 2022.
MAD tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Camat Kepanjen, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kepanjen, ketua kelompok dana bergulir masyarakat, pengurus dan pengawas BUMDESA Bersama, serta tokoh masyarakat.
Saat diwawancarai media Kabar Pojok Indonesia, Direktur BUMDESA Bersama, Hadi Siswoyo, menjelaskan bahwa forum MAD merupakan Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026.
“Tujuan MAD ini adalah memberikan laporan kepada seluruh pihak, khususnya penasihat, pengawas, serta ketua kelompok yang ada di Kecamatan Kepanjen. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyampaian perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Kepanjen Eno Imam Safari, S.Sos. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MAD sekaligus laporan pertanggungjawaban BUMDESA Bersama.
“MAD BUMDESA ini dilaksanakan hari ini, Kamis 29 Januari 2026, sekaligus pertanggungjawaban. Kami mengapresiasi karena BUMDESA Bersama merupakan usaha bersama dari 18 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Kepanjen,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini BUMDESA Bersama “Karya Mandiri Abadi LKD” memiliki unit usaha di bidang simpan pinjam dan perdagangan. Ke depan, terdapat rencana penambahan unit usaha baru yang masih dalam tahap konsep dan akan dibahas lebih lanjut.
“Harapannya BUMDESA Bersama ini bisa terus berkembang dengan memaksimalkan potensi wilayah. Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Pengembangan unit usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, seiring dengan pesatnya pembangunan wilayah Kepanjen.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Ngadilangkung, Puji Mahrudin, S.E., selaku penasihat BUMDESA Bersama, menyampaikan bahwa MAD Pertanggungjawaban merupakan kegiatan rutin tahunan yang tahun ini dapat dilaksanakan tepat waktu.
“Alhamdulillah, MAD BUMDESA Bersama Kepanjen tahun ini berjalan sesuai jadwal. Dari laporan yang disampaikan, terdapat peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU),” ungkapnya.
Ia menyebutkan, sebanyak 14 kepala desa menjabat sebagai penasihat dalam struktur kepengurusan BUMDESA Bersama, yang menjadi kekuatan dalam mengawal keberlanjutan usaha.
“Harapan kami, BUMDESA Bersama ini semakin maju, memiliki lebih banyak unit usaha, sehingga SHU dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh desa dan kelurahan di Kepanjen,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jatirejoyoso sekaligus Ketua Dewan Penasihat BUMDESA Bersama, Didit Mulyo Santoso, S.Sos., menjelaskan bahwa MAD Pertanggungjawaban merupakan bentuk laporan pengelolaan perguliran anggaran kepada penasihat, pengawas, dan anggota.
“BUMDESA Bersama ini berawal dari program PNPM, kemudian bertransformasi menjadi BUMDESA Bersama dengan modal awal dari desa-desa. Anggotanya berasal dari kelompok masyarakat, termasuk kelompok ibu-ibu se-Kecamatan Kepanjen,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini omzet BUMDESA Bersama Kecamatan Kepanjen mencapai sekitar Rp5,8 miliar. Ke depan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan unit usaha baru.
“Harapan kami, pengembangan ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Kepanjen,” pungkasnya.
Reporter : Matnadir
Editor : Redaksi
